JAKARTA, MTM Network – Klaim kepemilikan tanah di Jalan Mangga, RT 002/RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kembali menjadi sorotan. Keluarga ahli waris Entong bin Raidun mempertanyakan dasar kepemilikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang memasang papan penanda aset pemerintah di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga sejak 1950. Dengan adanya pemasangan papan penanda tersebut ahli waris meminta penjelasan terbuka dari Dispora maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut kuasa hukum ahli waris Asep Heryanto, S.H., tanah tersebut telah dikuasai keluarga secara turun-temurun sejak 1950.
Ia menegaskan, sejak tahun 1950 tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan, dialihkan, ataupun digadaikan kepada pihak lain. Sebagai dasar klaim, pihak ahli waris menyebut masih menyimpan bukti kepemilikan yang lengkap.
Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Kepemilikan Dispora
Menanggapi pemasangan papan penanda aset di lahan yang dikuasai ahli waris, Asep mempertanyakan dasar hukum Dispora mengklaim tanah tersebut.
Ia menyebut sebelumnya Dispora pernah bersengketa dengan pihak Perin bin Pirun terkait tanah yang berada di sekitar lokasi tersebut.
Asep merujuk perkara perdata Nomor 385 Tahun 2017. Menurut penjelasannya, perkara tersebut berkaitan dengan objek tanah di sebelah selatan lahan ahli waris Entong bin Raidun.
Ia menyatakan, berdasarkan pemahamannya terhadap putusan tersebut, kedua pihak dalam perkara tidak berhasil membuktikan kepemilikan atas objek yang disengketakan.
Namun, Asep menegaskan objek perkara tersebut berbeda dengan tanah yang menjadi klaim keluarga Entong bin Raidun.
Karena itu, pihak ahli waris mempertanyakan alasan Dispora memasang papan penanda aset di lokasi tanah mereka.
“Kami ingin tahu dasar kepemilikannya apa, pembeliannya kepada siapa, dan apakah ada anggaran daerah yang digunakan untuk membeli objek tanah kami ini,” katanya.
Ahli Waris Mengaku Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi
Abdul Rohim, salah satu ahli waris, membenarkan bahwa keluarganya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
“Enggak ada sama sekali. Enggak pernah jual, enggak pernah menerima uang,” tegas Rohim.
Rohim juga mengaku tidak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi dari Dispora sebelum papan penanda aset dipasang di lokasi.
Menurutnya, pihak Dispora tidak pernah datang secara langsung maupun menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarga ataupun pengurus RT dan RW setempat.
“Enggak pernah, baik orang maupun surat belum pernah datang. Tahu-tahu memasang plang. Ke RT dan RW juga tidak lapor dulu,” ungkapnya.
Pendaftaran Tanah ke BPN Terkendala Penandaan Aset
Persoalan tersebut kini turut berdampak pada upaya ahli waris mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Asep menjelaskan,
“Ketika kami mendaftarkan tanah adat ini, prosesnya jadi tertunda karena ada tagging Dispora melalui peta Jakarta Satu sedangkan pada peta BPN masih kosong”.
Asep mengaku telah mengajak Dispora melakukan mediasi, tetapi belum mendapatkan titik temu karena pihak Dispora tetap mempertahankan klaim kepemilikan.
Minta Dispora Buka Dokumen Riwayat Aset

Pihak ahli waris berharap Dispora dan Pemprov DKI Jakarta bersedia membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan riwayat perolehan tanah di Jalan Mangga.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah benar terdapat proses pembebasan tanah, pelepasan hak, pembayaran kepada pemilik sebelumnya, maupun pengembalian dana sebagaimana kronologi yang beredar.
Apabila memang terdapat proses pengadaan tanah pada 1991, pihak ahli waris meminta agar identitas pemilik bidang, bukti transaksi, dokumen SPH, serta status akhir kepemilikan tanah dapat diperlihatkan secara transparan.
Dengan demikian, persoalan tidak hanya berhenti pada pemasangan papan penanda aset, tetapi dapat ditelusuri berdasarkan dokumen dan riwayat hukum yang jelas.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Dispora maupun Pemprov DKI Jakarta mengenai kronologi 1991, proses pembebasan 12 bidang tanah, dugaan pengembalian uang, serta dasar penetapan lahan Jalan Mangga sebagai aset pemerintah belum diperoleh.
Batavia News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memastikan penyelesaian masalah tersebut tanah tersebut berlangsung secara transparan dan berimbang.

