PALEMBANG, MTM Network – Upaya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di Sumatera Selatan terus diperkuat. Polda Sumsel bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan membahas langkah mitigasi konflik agraria dalam pertemuan strategis di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. dan dihadiri jajaran Polda Sumsel serta Kepala Kanwil BPN Sumsel Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M. Fokus pembahasan meliputi percepatan sertifikasi serta penertiban administrasi aset negara guna mencegah potensi sengketa lahan yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa persoalan pertanahan tidak bisa dipandang semata sebagai urusan administratif, melainkan memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah.
“Konflik pertanahan yang tidak tertangani secara sistematis dapat berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis bagi investasi di sektor perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Kepastian hukum atas lahan, kata dia, menjadi syarat utama agar pembangunan tidak terhambat sengketa.
Ia juga menambahkan bahwa legalitas tanah yang jelas memberikan perlindungan terhadap aset negara sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tanpa administrasi pertanahan yang tertib, potensi konflik dinilai berisiko meningkat dan memengaruhi iklim investasi.
Sebagai tindak lanjut, Polda Sumsel dan BPN Sumsel sepakat memperkuat koordinasi teknis melalui pendataan, verifikasi dokumen, serta percepatan sertifikasi aset yang belum terdokumentasi lengkap.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penguatan sinergi tersebut merupakan bagian dari strategi preventif Polri dalam menjaga stabilitas daerah.
“Bapak Kapolda menempatkan penanganan konflik agraria sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepastian hukum lahan memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha untuk berinvestasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel Ir. Rahmat menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung langkah kolaboratif melalui verifikasi dokumen dan validasi lapangan guna mencegah tumpang tindih kepemilikan yang kerap menjadi akar konflik agraria.
Ke depan, Polda Sumsel bersama Kanwil BPN Sumsel akan menggelar konsolidasi teknis dengan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian kendala administrasi di lapangan.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pertanahan, meningkatkan kepastian hukum, serta memastikan situasi keamanan di Sumatera Selatan tetap kondusif dan mendukung investasi. (AS/AA)
