LAMPUNG, MTM Network – Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim berhasil menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah tantangan fiskal pada awal masa kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Dalam setahun pertama, utang ratusan miliar rupiah disebut telah diselesaikan dan efisiensi anggaran dilakukan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan buku “1 Tahun Mirza–Jihan” yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan, sejak sebelum pelantikan pihaknya telah melakukan percepatan dan pemetaan anggaran secara ketat guna menghadapi tekanan fiskal daerah.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, sektor konektivitas menjadi fokus utama, terutama perbaikan jalan provinsi. Ia ingin mengubah persepsi publik terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.
“Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi layanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Mirza menekankan bahwa kepuasan masyarakat akan menjadi indikator utama kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan,” tambahnya.
Di penghujung sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung serta peran insan pers dalam pembangunan daerah. Ia menilai pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan mitra strategis dan kontrol sosial pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” tambanya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan pentingnya transparansi kinerja pemerintah daerah kepada publik, khususnya para pemilih yang telah memberikan mandat kepada Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” tambahnya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya menjadi perpanjangan tangan humas pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap dijaga dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir,” tegasnya. (AS/AA)
