Kabupaten Bekasi, MTM Network – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital dan Pemutakhiran Data Penduduk yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan Pilkades Digital di Kabupaten Bekasi yang tahun ini akan dilaksanakan di 154 desa. Sistem pemilihan berbasis digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD Jawa Barat, Dimas T.R. Nainggolan, menjelaskan bahwa Pilkades Digital bukanlah hal baru di Jawa Barat. Sebelumnya, sistem serupa telah diterapkan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang pada pelaksanaan Pilkades tahun 2025.
“Di Kabupaten Indramayu dan Karawang kami sudah melaksanakan Pilkades Digital. Untuk tahun ini, Kabupaten Bekasi akan menerapkannya di 154 desa dengan skema satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa,” ujar Dimas.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital mampu menekan biaya penyelenggaraan pemilihan. Jika sistem manual membutuhkan anggaran pencetakan surat suara sekitar Rp7 juta hingga Rp10 juta per TPS, maka sistem digital hanya memerlukan biaya operasional sekitar Rp3,6 juta per TPS.
Selain lebih hemat, Pilkades Digital juga dinilai mampu mempercepat proses penghitungan suara. Rekapitulasi yang sebelumnya dapat berlangsung hingga malam hari kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu lima hingga sepuluh menit setelah pemungutan suara berakhir.
“Berita acara dan hasil penghitungan suara dapat langsung disusun setelah proses rekapitulasi selesai, sehingga lebih efektif dan efisien,” katanya.
Meski demikian, Dimas menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades Digital sangat bergantung pada kesiapan panitia dan validitas data pemilih. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan di daerah lain, kedua faktor tersebut menjadi kunci utama agar proses pemilihan berjalan lancar dan minim kendala.
Ia meminta seluruh pihak terkait melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara maksimal agar tidak terdapat data pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat namun masih tercantum dalam daftar.
“Kami meminta pemutakhiran data dilakukan secara maksimal agar DPT benar-benar valid dan akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Sukatani Agus Dahlan menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat sebelum sistem digital diterapkan secara luas di Kabupaten Bekasi.
“Tentunya kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Sistem digital akan mempermudah masyarakat dalam menggunakan hak pilih sekaligus mempercepat proses penghitungan suara,” ujar Agus.
Ia menambahkan, penerapan Pilkades Digital juga berpotensi meminimalkan berbagai persoalan teknis yang selama ini kerap terjadi dalam sistem pemungutan suara konvensional. Karena itu, masyarakat diharapkan mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna mendukung terciptanya pemilihan kepala desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap pelaksanaan Pilkades Digital dapat berjalan sukses sekaligus menjadi langkah nyata modernisasi tata kelola pemerintahan desa yang sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. san
