SERANG, MTM Network — Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi dunia pers nasional. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Konvensi bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” tersebut dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya menegaskan transformasi digital harus tetap berpijak pada kepentingan publik dan tidak menggerus nilai-nilai dasar jurnalistik. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam proses verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif untuk melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dengan media lokal.
Menkomdigi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui penguatan kecakapan digital wartawan di daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Selain itu, Meutya menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituen. Transparansi kebijakan, menurutnya, menjadi faktor kunci keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam perjalanan peradaban manusia. Meski demikian, ia menilai masyarakat tetap membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi yang jernih dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, namun juga berpotensi menyuburkan jika dikelola secara bijak melalui inovasi dan adaptasi. Menurutnya, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Acara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media, membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital. (AS/AA)
