MTM Network, Jakarta — Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Hasil ini mencerminkan penilaian publik terhadap pengamanan dan pelayanan selama periode arus mudik Lebaran tahun ini.
Tingkat kepuasan tersebut dinilai menjadi indikator efektivitas sistem pengelolaan mobilitas masyarakat dalam skala besar, terutama di tengah tingginya pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat. Survei juga menunjukkan sejumlah indikator turunan yang menguatkan capaian tersebut.
Sebanyak 84 persen responden menyatakan puas terhadap keberadaan posko pelayanan kepolisian, sementara 77,6 persen mengapresiasi rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan selama arus mudik. Di sisi lain, 81,7 persen responden mengaku puas terhadap ketersediaan bahan bakar selama perjalanan.
Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menilai tingkat kepuasan publik dalam momentum mudik tidak hanya mencerminkan kualitas pelayanan, tetapi juga kapasitas sistem negara dalam mengelola mobilitas berskala besar.
“Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman dan lancar, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, mudik Lebaran merupakan fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi, mencakup lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, hingga potensi gangguan distribusi logistik. Karena itu, keberhasilan pengelolaan mudik menjadi tolok ukur kemampuan negara dalam menjaga stabilitas di tengah tekanan publik.
Ia menambahkan, capaian kepuasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari koordinasi lintas sektor yang berjalan selama pelaksanaan operasi, mulai dari pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga dukungan layanan publik di titik-titik krusial.
Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 juga dinilai sejalan dengan kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Dengan capaian ini, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak hanya sebagai agenda rutin tahunan, tetapi juga sebagai model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan koordinasi dan respons institusi negara dalam menghadapi mobilitas masyarakat berskala nasional.(AA)
